Petisi Untuk “Goo Hara Act” Berhasil Diserahkan ke Majelis Nasional Setelah Mencapai 100.000 Tanda Tangan

Petisi untuk “Goo Hara Act” yang dimulai oleh kakak mendiang Goo Hara sekarang akan ditinjau oleh panitia tetap Majelis Nasional.

Menyusul sengketa hukum tentang warisan Goo Hara di dalam keluarga mereka, saudara lelaki Goo Hara, Goo Ho In telah berjuang untuk mengubah hukum waris atas nama saudara perempuannya. Saat ini, ibu Goo Hara dan Goo Ho In mengklaim hak setengah dari warisan Goo Hara, meskipun telah meninggalkan mereka berdua ketika masih kecil dan menyerahkan hak-hak orang tua dan hak asuh.

Karena hukum saat ini, bahkan orang tua yang tidak secara pribadi membesarkan atau merawat anak-anak mereka dapat menerima warisan mereka, kecuali dalam kasus yang sangat jarang seperti pembunuhan atau pemalsuan surat wasiat. Ini berarti bahwa orang tua yang menelantarkan anak-anak mereka dapat kembali dan mengklaim warisan mereka setelah kematian mereka. Goo Ho In telah menjelaskan bagaimana ini terjadi pada keluarga almarhum selama tragedi seperti tenggelamnya Sewol Ferry dan Cheonan.

Oleh karena itu Goo Ho In dan pengacaranya berupaya untuk menetapkan “Undang-Undang Goo Hara” yang akan memperluas alasan diskualifikasi terhadap warisan sehingga mencakup mereka yang secara substansial lalai dari tugas mereka untuk mendukung leluhur langsung atau keturunan langsung.

Selain itu, hal ini bertujuan untuk mengubah undang-undang sehingga divisi warisan mempertimbangkan berapa banyak rekan pewaris yang disediakan untuk yang meninggal secara relatif, dibandingkan satu sama lain.

Meskipun setiap perubahan dalam undang-undang tidak akan berlaku untuk kasus keluarga mereka sendiri, Goo Ho In bertujuan untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan.

Sebuah petisi legislatif diajukan di situs web Gedung Biru presiden pada 18 Maret untuk menyerukan “Goo Hara Act.” Petisi semacam itu membutuhkan 100.000 tanda tangan dari warga negara dalam waktu 30 hari untuk dievaluasi oleh Majelis Nasional.

Pada tanggal 3 April, petisi tersebut telah mencapai 100.000 tanda tangan, dan oleh karena itu akhirnya diserahkan kepada komite tetap Majelis Nasional. Petisi kemudian akan ditinjau oleh Komite Legislasi dan Kehakiman.

Sumber: (1)